Pemerintah Perlu Bentuk Badan Antiteror
Palangkaraya (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa menilai pemerintah perlu segera membentuk badan koordinasi bersama untuk mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme di tanah air."Jadi kalau narkoba sudah disebut suatu bahaya laten, maka terorisme juga bahaya laten yang perlu ditanggulangi bersama," kata AM Fatwa usai membuka "Training of Trainers Sosialisasi UUD 1945 dan Ketatapan MPR", di Palangkaraya, Selasa.
Menurut AM Fatwa, badan koordinasi bersama itu dibentuk dengan melibatkan semua pihak atau unsur yang dapat diajak bekerja sama dalam memberantas dan mencegah gerakan terorisme.
Badan tersendiri itu dapat berupa badan koordinasi pelaksanaan pemberatasan terorisme yang terdiri dari unsur polisi, militer, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan para psikolog.
"Psikolog itu perlu masuk karena orang yang tersesat masuk jaringan terorisme banyak yang dicuci otaknya sehingga memerlukan penanganan psikolog," jelasnya.
AM Fatwa meminta upaya pemberantasan terorisme tidak hanya dilakukan oleh salah satu sektoral saja melainkan juga melibatkan semua sendi bangsa yang terkait dengan permasalahan itu.
Sementara terkait isu adanya pengawasan khusus dari kepolisian terhadap aktivitas dakwah di masjid-masjid selama Ramadan, AM Fatwa menilai, hal tersebut sebagai kekeliruan yang akan merugikan citra kepolisian dan pemerintahan.
"Meski saya dengar sudah ada klarifikasi, tetapi saya menilai tetap perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini, jangan separuh-separuh saja," katanya.
Fatwa mengatakan, pengawasan semacam itu justru akan membuat umat Muslim sebagai mayoritas akan menjadi kelompok masyarakat yang dicurigai oleh negara sendiri sehingga dapat merusak stabilitas politik dan keamanan nasional.
--------------------
Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik (ANTARA/Prasetyo Utomo)
Pada kesempatan itu Wacik melayangkan, teguran keras terkait penggunaan Tari Pendet dalam iklan promosi wisata Malaysia pada program Discovery Channel berjudul Enigmatic Malaysia.
Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa iklan tersebut dibuat oleh rumah produksi iklan swasta.
Oleh karena itu, iklan itu tidak ada hubungannya dengan iklan pariwisata pemerintah Malaysia. "Malaysia juga mengakui kalau pihaknya kurang melakukan pengawasan," katanya.
Pemerintah Malaysia sudah berjanji akan membuat teguran kepada rumah produksi pembuat iklan provokatif tersebut.
Menbudpar juga meminta agar Malaysia segera menarik dan menghentikan iklan tersebut detik ini juga.
"Kami sudah melayangkan nota protes secara resmi ke pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur dan kami meminta agar Malaysia segera menjawab surat itu agar persoalan ini lekas selesai," katanya.
(Dua berita ini diambil dari ANTARA Indonesia, 25 Ogos 2009).
Malaysia Janji Tegur Pembuat Iklan Pendet
Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik (ANTARA/Prasetyo Utomo)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia berjanji akan menegur rumah produksi (production house) yang telah membuat iklan pariwisata Malaysia dengan muatan budaya Bali, Tari Pendet, tanpa seizin pemerintah Indonesia.
"Mereka sudah berjanji akan menegur rumah produksi yang membuat iklan itu," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik di Jakarta, Selasa.
Pada Senin siang (24/8), pihaknya memanggil Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia dan hadir Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yakni Amran Mohammad Zin.
"Mereka sudah berjanji akan menegur rumah produksi yang membuat iklan itu," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik di Jakarta, Selasa.
Pada Senin siang (24/8), pihaknya memanggil Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia dan hadir Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yakni Amran Mohammad Zin.
Pada kesempatan itu Wacik melayangkan, teguran keras terkait penggunaan Tari Pendet dalam iklan promosi wisata Malaysia pada program Discovery Channel berjudul Enigmatic Malaysia.
Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa iklan tersebut dibuat oleh rumah produksi iklan swasta.
Oleh karena itu, iklan itu tidak ada hubungannya dengan iklan pariwisata pemerintah Malaysia. "Malaysia juga mengakui kalau pihaknya kurang melakukan pengawasan," katanya.
Pemerintah Malaysia sudah berjanji akan membuat teguran kepada rumah produksi pembuat iklan provokatif tersebut.
Menbudpar juga meminta agar Malaysia segera menarik dan menghentikan iklan tersebut detik ini juga.
"Kami sudah melayangkan nota protes secara resmi ke pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur dan kami meminta agar Malaysia segera menjawab surat itu agar persoalan ini lekas selesai," katanya.
(Dua berita ini diambil dari ANTARA Indonesia, 25 Ogos 2009).
No response to “BERITA LUAR NEGARA”
Post a Comment